NTT,ikagawanews.id – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) terus mematangkan kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di empat kabupaten wilayah hukum Polda NTT, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Kupang, dan Nagekeo.
Sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Polda NTT bersama seluruh Polres jajaran telah menyiapkan langkah strategis, mulai dari pemetaan potensi kerawanan, kesiapan personel, penguatan koordinasi lintas sektor hingga dukungan sarana dan prasarana pengamanan.
Kesiapan tersebut juga mencakup agenda pengamanan yang dijadwalkan pada 11 November 2026, sebagai bagian dari rangkaian upaya memastikan seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat desa berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif.
Berdasarkan data pemetaan sementara, pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 di empat kabupaten tersebut mencakup 45 kecamatan, 206 desa, dan 306 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah pemilih yang terdata mencapai 166.242 orang, terdiri atas 122.092 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 44.150 pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Sementara itu, terdapat 416 calon kepala desa yang akan berkompetisi dalam kontestasi demokrasi di tingkat desa tersebut.
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa seluruh jajaran Polda NTT berkomitmen memberikan dukungan pengamanan secara maksimal agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bapak Kapolda NTT menegaskan bahwa Polri hadir untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kesiapan personel, sarana prasarana, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus dimatangkan. Kami tidak ingin ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” demikian penegasan Kapolda NTT melalui Kabidhumas Polda NTT.
Lebih lanjut disampaikan, pengamanan tidak hanya difokuskan pada hari pemungutan suara, tetapi juga meliputi seluruh tahapan Pilkades, mulai dari persiapan, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara hingga penetapan hasil serta pelantikan kepala desa terpilih.
Dalam pelaksanaannya, strategi pengamanan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, jumlah TPS, jumlah pemilih, serta tingkat kerawanan masing-masing daerah.
Di Kabupaten Manggarai Barat, pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 29 September 2026, dengan cakupan 64 desa, 138 TPS, 181 calon kepala desa, dan 63.485 pemilih dalam DPT.
Untuk mendukung pengamanan, dikerahkan 80 personel Polri yang terdiri atas 77 personel pengamanan TPS, dua unsur pimpinan, dan satu pengendali. Kekuatan tersebut didukung 70 personel TNI serta 276 anggota Linmas.
Selain itu, Polres Manggarai Barat juga menyiapkan personel cadangan di tingkat Polres dan Polsek Lembor, serta satu peleton Brimob dalam kondisi siaga di Mako untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang membutuhkan bantuan kekuatan tambahan.
Sementara itu, di Kabupaten Manggarai, pemungutan suara dijadwalkan pada 8 Oktober 2026. Wilayah ini mencakup 44 desa, 70 TPS, dengan 139 calon kepala desa dan 58.607 pemilih dalam DPT.
Sebanyak 106 personel Polri disiapkan untuk melaksanakan pengamanan TPS, dengan dukungan personel TNI dan Linmas.
Tahapan selanjutnya meliputi masa tenang pada 28 September hingga 4 Oktober, penetapan pada 26 Oktober hingga 17 Desember 2026, serta pelantikan kepala desa terpilih yang dijadwalkan pada 18 hingga 30 Desember 2026.
Di Kabupaten Kupang, pelaksanaan Pilkades masih dalam proses penyesuaian dan penyelarasan jadwal pada rentang Oktober hingga November 2026.
Cakupan sementara meliputi 32 desa dan 32 TPS, dengan 96 calon kepala desa serta 44.150 pemilih dalam DPS.
Untuk mengamankan pelaksanaan tersebut, disiapkan 250 personel Polri internal, termasuk 100 personel pengamanan TPS. Kekuatan ini diperkuat 20 personel TNI, 64 anggota Linmas, serta dukungan sekitar 30 personel bantuan (on-call) dari Polda NTT dan Brimob.
Adapun di Kabupaten Nagekeo, pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026, dengan cakupan tujuh kecamatan, 66 desa, dan 66 TPS.
Untuk wilayah ini, disiapkan total 187 personel Polri yang terdiri atas 70 personel pengamanan TPS, 30 personel BKO Brimob Kompi 3 Yon B Ende, 20 personel patroli, 30 personel kerangka, tujuh Pamatwil, serta 30 personel administrasi. Kekuatan tersebut juga mendapat dukungan 20 personel TNI.
Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menjelaskan bahwa strategi pengamanan yang disiapkan tidak semata-mata berorientasi pada pengerahan personel, tetapi juga mengutamakan langkah pencegahan melalui deteksi dini dan pendekatan humanis kepada masyarakat.
Menurutnya, seluruh jajaran diminta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, panitia Pilkades, TNI, Linmas, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh elemen terkait guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini.
“Bapak Kapolda NTT juga menginstruksikan agar seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta melaksanakan pengamanan sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku. Setiap potensi kerawanan harus dipetakan dan diantisipasi sejak awal sehingga tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat menghambat jalannya Pilkades,” jelas Kombes Pol. Henry.
Ia menambahkan, kesiapan personel cadangan dan dukungan BKO menjadi bagian penting dalam sistem pengamanan berlapis. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan eskalasi situasi di suatu wilayah, langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan sesuai prosedur.
Polda NTT juga mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan tetap bertindak tegas dan profesional terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.
Melalui kesiapan pengamanan tersebut, Kapolda NTT mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga di empat kabupaten penyelenggara Pilkades, untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama seluruh tahapan demokrasi berlangsung.
Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, menghormati perbedaan pilihan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran yang dapat memicu konflik sosial.
“Perbedaan pilihan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut merusak persaudaraan dan persatuan di tengah masyarakat. Mari kita jaga situasi tetap aman, damai, dan sejuk sehingga Pilkades Serentak 2026 dapat berlangsung dengan lancar serta menghasilkan pemimpin desa sesuai pilihan masyarakat,” demikian pesan Kapolda NTT melalui Kabidhumas.
Polda NTT memastikan seluruh jajaran akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan situasi di masing-masing wilayah, sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh pihak terkait.
Dengan kesiapan personel, strategi pengamanan berlapis, deteksi dini, serta dukungan masyarakat, Polda NTT bertekad mewujudkan situasi Harkamtibmas yang aman dan kondusif sehingga seluruh rangkaian Pilkades Serentak Tahun 2026 di wilayah Nusa Tenggara Timur dapat berjalan tertib, lancar, dan damai.(Red/Hum)