NTB,ikagawanews.id – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada tiga anggota Polri yang bertugas di Polsek Dompu setelah terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
Selain PTDH, ketiganya juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela dan penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.
Putusan tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Senin, 9 November 2026, di ruang sidang Bidpropam Polda NTB. Ketiga anggota tersebut yakni mantan Kapolsek Dompu berinisial Ipda S, Aiptu T, dan Brigadir INAW.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid, dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026), menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga kehormatan dan integritas Polri. Menurutnya, jabatan dan pangkat tidak menjadi alasan bagi siapa pun untuk terbebas dari pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.
“Setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan institusi. Ketika terjadi pelanggaran, mekanisme penegakan kode etik harus berjalan secara tegas dan profesional, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegas Kholid.
Dalam persidangan, Ipda S dinyatakan terbukti terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik, mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu, serta melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dengan tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim. Persidangan juga mengungkap adanya rencana pengguguran kandungan tahanan tersebut.
Sedangkan Aiptu T terbukti terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik, mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu, serta membiarkan atau tidak mencegah terjadinya hubungan seksual antara Ipda S dan DR.
Sementara Brigadir INAW dinyatakan terbukti melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dengan DR, yang diketahui masih terikat perkawinan secara hukum dan agama.
Kombes Kholid menjelaskan, majelis KKEP turut mempertimbangkan aspek yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan. Faktor pemberat meliputi kesengajaan, tanggung jawab sebagai anggota Polri, serta dampak perbuatan terhadap kehormatan institusi. Khusus Ipda S, kedudukannya sebagai pimpinan di tingkat Polsek menjadi pertimbangan tersendiri karena seharusnya memberikan teladan kepada anggotanya.
“Seluruh keputusan diambil melalui pemeriksaan dan pertimbangan majelis KKEP berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap personel memahami bahwa integritas dan kepatuhan terhadap aturan merupakan kewajiban dalam menjalankan tugas,” jelas Kholid.
Putusan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Meski demikian, ketiganya menyatakan akan mengajukan banding. Polda NTB menghormati hak tersebut dan memastikan proses selanjutnya berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kabid Humas Polda NTB menegaskan, penegakan kode etik yang dilakukan ini merupakan bagian dari pembenahan internal untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat.
“Komitmen kami adalah memastikan Polri tetap menjadi institusi yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Setiap pelanggaran harus ditangani sesuai aturan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” tutupnya.(Red/Hum)