Kapolda NTT Pastikan Usut Tuntas Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Rumah Jabatan Bupati Kupang Berjalan Profesional dan Transparan

Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K

NTT,ikagawanews.id  – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana kekerasan seksual fisik yang diduga terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang. Penanganan perkara yang melibatkan seorang pejabat publik berinisial YL sebagai pihak terlapor tersebut dipastikan berjalan secara profesional, prosedural, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., dalam konferensi pers Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Rumah Jabatan Bupati Kupang, yang diselenggarakan di Lobby Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).

Konferensi pers tersebut menjadi bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus penegasan bahwa institusi Polri hadir untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal kepada korban, tanpa membedakan status sosial, kedudukan maupun jabatan seseorang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA PPO) Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., Dirreskrimsus Polda NTT Kombes Pol. FX. Irwan Aryanto, S.I.K., M.H., Dirreskrimum Polda NTT Kombes Pol. R. Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H., Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H. selaku moderator, serta Kabid Propam Polda NTT AKBP Muhammad Andra Wardhana, S.H., S.I.K., M.Tr.Opsla.

Hadir pula perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.

Dalam keterangannya di hadapan awak media, Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menegaskan bahwa penanganan perkara ini menjadi perhatian serius Polda NTT karena menyangkut harkat, martabat, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap perempuan.

“Polda NTT berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini secara profesional, prosedural, dan transparan. Kami memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang status maupun jabatan,” tegas Kapolda NTT.

Kapolda juga menekankan bahwa penegakan hukum dalam perkara kekerasan seksual tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap pihak yang dilaporkan, tetapi juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan dari dampak yang dialami.

Berdasarkan konstruksi awal perkara yang disampaikan Polda NTT, dugaan tindak pidana tersebut melibatkan seorang perempuan berinisial RWM (21) sebagai korban dan YL sebagai pihak terlapor.

Peristiwa dugaan tindak pidana itu disebut terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026. Kasus tersebut bermula ketika korban diajak oleh seseorang berinisial EK dengan tujuan mendapatkan pekerjaan.

Dalam rangkaian perjalanan tersebut, korban bersama EK dan LS kemudian menuju lokasi kejadian. Namun, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, korban diduga tidak diberitahukan terlebih dahulu mengenai tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut.

Setibanya di lokasi, yakni Rumah Jabatan Bupati Kupang, korban diduga mengalami tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh pihak terlapor.

Atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian. Laporan polisi diterima pada Kamis, 12 November 2026, dengan Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Polda NTT melalui Direktorat Reserse PPA dan PPO langsung melakukan serangkaian langkah penyelidikan guna mengungkap secara utuh peristiwa yang dilaporkan.

Dalam penanganan perkara ini, Polda NTT mengerahkan jajaran Ditres PPA dan PPO yang dipimpin langsung oleh Dirres PPA PPO Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., dengan bersinergi bersama Subdit 1 serta Tim Identifikasi (Inafis) Ditreskrimum Polda NTT.

Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Senin, 16 November 2026, di Rumah Jabatan yang menjadi lokasi dugaan peristiwa tersebut, beralamat di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Olah TKP dilakukan untuk mengamankan dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan barang bukti, menemukan petunjuk fisik, serta memperoleh gambaran objektif mengenai situasi dan kondisi lokasi kejadian.

Kapolda NTT menegaskan bahwa penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan para pihak, tetapi juga menerapkan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah.

“Setiap informasi dan keterangan yang diperoleh akan kami dalami dan diuji melalui proses pembuktian secara ilmiah. Kami ingin memastikan bahwa penanganan perkara ini benar-benar objektif, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ungkap Kapolda.

Dalam konferensi pers tersebut, Polda NTT memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut.

Pertama, penyidik telah menerbitkan administrasi penyelidikan serta mengajukan dan melaksanakan pemeriksaan medis terhadap korban melalui Visum et Repertum (VER) di Rumah Sakit Bhayangkara guna memperoleh bukti medis yang diperlukan.

Kedua, penyidik telah melakukan pendalaman dan interogasi terhadap korban serta lima orang saksi yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa, baik sebelum maupun sesudah kejadian.

Ketiga, tim gabungan telah melaksanakan olah TKP secara menyeluruh dengan melibatkan penyidik Ditres PPA dan PPO bersama Tim Inafis Ditreskrimum Polda NTT untuk mengamankan barang bukti dan mengidentifikasi petunjuk yang berkaitan dengan perkara.

Keempat, Polda NTT menjalin koordinasi intensif dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT serta psikolog forensik guna memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis, pemulihan trauma atau trauma healing, serta perlindungan melalui fasilitas Rumah Aman (Safe House).

Kelima, korban juga telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan dan pemenuhan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung.

Keenam, penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang belum dimintai keterangan serta melakukan pemanggilan terhadap pihak terlapor. Penyidik juga akan berkoordinasi untuk memperoleh hasil resmi Visum et Repertum dan hasil konseling psikolog forensik, sebelum melaksanakan gelar perkara guna menentukan perkembangan dan status hukum lebih lanjut.

Dalam perkara ini, Polda NTT menyampaikan bahwa dugaan perbuatan tersebut mengarah pada penerapan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Ketentuan tersebut mengatur mengenai perbuatan seseorang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat maupun hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, maupun ketergantungan seseorang untuk memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang tersebut melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.

Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut berupa pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta.

Meski demikian, proses penanganan perkara masih terus berjalan. Penentuan pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, kecukupan alat bukti, serta proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda NTT kembali menegaskan bahwa institusi Polri tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun dalam proses penegakan hukum.

Menurutnya, perkara dugaan kekerasan seksual harus ditangani secara serius karena menyangkut hak korban untuk mendapatkan keadilan, rasa aman, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

“Kami ingin memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya, baik dalam aspek perlindungan, pendampingan psikologis maupun kepastian hukum. Pada saat yang sama, seluruh proses penyelidikan dan penyidikan harus tetap berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan prosedur hukum. Kami tidak ingin ada proses yang dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi juga tidak boleh ada pembiaran terhadap laporan yang telah disampaikan,” tegas Irjen Pol. Reza Arief Dewanto.

Kapolda juga mengajak seluruh insan pers untuk ikut mengawal perkembangan penanganan perkara secara berimbang, objektif, dan edukatif, dengan tetap memperhatikan hak privasi serta identitas korban.

Ia turut meminta dukungan masyarakat Nusa Tenggara Timur agar proses hukum dapat berjalan lancar dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat tetap terjaga.

“Melalui kesempatan ini, kami mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum ini secara berimbang. Kami juga memohon doa dan dukungan masyarakat NTT agar seluruh rangkaian proses penyidikan dapat berjalan lancar, objektif, dan tuntas. Percayakan penanganan perkara ini kepada kepolisian dan mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur,” tutup Kapolda.

Konferensi pers ini sekaligus menjadi penegasan komitmen Polda NTT dalam menjalankan prinsip Polisi Bersama Masyarakat, dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Polda NTT memastikan bahwa setiap perkembangan penanganan perkara akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Harapannya, proses penyidikan dapat mengungkap secara terang peristiwa yang dilaporkan sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.(Red/Hum)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *