Kapolda NTT Ajak Tokoh Agama dan Masyarakat Perkuat Persatuan di Ruang Digital pada KONAS FKUB 2026

NTT,ikagawanews.id  – Menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan berbagai tantangan keamanan di ruang digital, Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta bersama-sama mencegah potensi konflik sosial yang dipicu oleh penyebaran informasi provokatif di media sosial.

Pesan tersebut disampaikan Kapolda NTT melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., dalam kegiatan Konferensi Nasional (KONAS) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun 2026, dengan mengangkat tema “Menjaga Persatuan dan Keamanan di Ruang Digital: Sinergi Polri, Tokoh Agama, dan Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial” di Hotel Harper Kupang, Selasa (17/11/26).

Dalam kegiatan yang diikuti perwakilan FKUB dari berbagai provinsi di Indonesia tersebut, Kabidhumas Polda NTT menyampaikan bahwa ruang digital saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kehadirannya memberikan banyak manfaat, mulai dari mempercepat komunikasi, mendukung pelayanan publik, memperluas akses pendidikan, hingga memudahkan penyebaran informasi.

Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, ruang digital juga menghadirkan tantangan serius yang perlu diwaspadai bersama, seperti penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, provokasi berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), manipulasi konten digital, serta polarisasi masyarakat yang berpotensi mengganggu persatuan dan kerukunan.

“Bapak Kapolda NTT menegaskan bahwa menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, pemerintah, atau tokoh agama semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Ruang digital harus kita jadikan sebagai sarana mempererat persaudaraan, menyebarkan pesan perdamaian, dan memperkuat toleransi, bukan sebagai ruang untuk menyebarkan kebencian maupun memecah belah masyarakat,” ungkap Kombes Pol. Henry Novika Chandra saat menyampaikan materi paparan Kapolda NTT.

Ia menjelaskan, informasi yang belum terverifikasi dapat membentuk persepsi negatif, menimbulkan prasangka, serta memancing emosi antarkelompok masyarakat. Apabila tidak segera diklarifikasi dan ditangani secara tepat, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi provokasi, ketegangan sosial, intimidasi, bahkan berujung pada konflik fisik.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi, termasuk penggunaan akun palsu, rekayasa foto dan video, serta perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan konten palsu menyerupai kejadian nyata maupun pernyataan tokoh tertentu.

Dalam paparannya, Kapolda NTT juga menegaskan bahwa Polri terus memperkuat upaya menjaga keamanan ruang digital melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari patroli siber, deteksi dini, literasi digital, komunikasi publik, hingga penegakan hukum secara profesional dan proporsional.

Penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian, hoaks, maupun provokasi dilakukan berdasarkan bukti yang cukup, pemenuhan unsur pasal, prosedur hukum, serta prinsip keadilan. Tidak setiap kritik, perbedaan pendapat, maupun informasi yang keliru secara otomatis merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, penanganan setiap perkara harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kapolda NTT juga menekankan pentingnya peran strategis tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat sebagai mitra Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Tokoh agama diharapkan menjadi penyejuk di tengah masyarakat, memperkuat nilai toleransi, menyampaikan pesan-pesan perdamaian, serta menjadi jembatan dialog apabila terjadi perselisihan. Sementara itu, tokoh adat dan masyarakat diharapkan terus menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal, musyawarah, kekeluargaan, dan persaudaraan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat NTT.

Menurut Kapolda, sinergi antara Polri, FKUB, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat melalui forum komunikasi, dialog lintas agama dan komunitas, edukasi literasi digital, respons cepat terhadap isu-isu yang berkembang, serta mediasi apabila terjadi perselisihan sosial.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh adat, untuk bersama-sama menjaga suasana tetap sejuk, mengedepankan dialog, serta mencegah setiap persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Polri harus hadir sebagai pendingin situasi dan menjadi bagian dari solusi,” demikian pesan Kapolda NTT yang disampaikan Kabidhumas.

Sebagai bentuk implementasi di wilayah Nusa Tenggara Timur, Polda NTT terus mendorong berbagai langkah yang mengedepankan pendekatan humanis dan kedekatan Polri dengan masyarakat.

Beberapa program yang menjadi bagian dari penguatan tersebut antara lain patroli siber, Subuh Keliling, Jumat Keliling, Minggu Kasih, dialog kebangsaan, serta peningkatan literasi digital di lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Polri berupaya membangun komunikasi dua arah, menyerap aspirasi masyarakat, mendeteksi potensi gangguan kamtibmas sejak dini, sekaligus memperkuat kepercayaan dan kebersamaan antara aparat keamanan dengan seluruh lapisan masyarakat.

Kapolda NTT juga mengajak masyarakat untuk membudayakan prinsip cek fakta dan tabayyun sebelum membagikan informasi. Masyarakat diminta tidak mudah terpancing oleh konten yang bernada provokatif, tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif yang memperkuat persaudaraan.

Kegiatan KONAS FKUB Tahun 2026 turut dihadiri Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi FKUB Indonesia Dr. Ir. Cornelius D. Ronowidjojo, M.A., Ph.D., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., M.M., CRMO, serta sejumlah undangan dan perwakilan FKUB dari berbagai daerah di Indonesia.

Paparan Kapolda NTT yang disampaikan Kabidhumas Polda NTT tersebut dimoderatori oleh Prof. Reinner Ishaq Lerrick, S.Si., M.Sc., Ph.D., Guru Besar bidang Ilmu Kimia pada Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana (Undana).

Dalam forum yang sama, turut hadir pemateri dari Bank Indonesia, Ahmas Akhirul Fatoni, Ekonomi Yunior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, yang menyampaikan materi mengenai “Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pengembangan UMKM.”

Berdasarkan data konfirmasi kehadiran, tercatat sebanyak 261 peserta terkonfirmasi mengikuti KONAS FKUB 2026, yang berasal dari berbagai perwakilan FKUB di 38 provinsi se-Indonesia, termasuk FKUB Nasional. Provinsi NTT sebagai tuan rumah menyumbangkan 115 peserta yang berasal dari FKUB Provinsi, FKUB Kabupaten/Kota, serta Kesbangpol Provinsi NTT.

Kehadiran para perwakilan FKUB dari berbagai daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi, memperluas pertukaran pengalaman, dan membangun komitmen bersama dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin moderator, Kabidhumas Polda NTT juga menerima sejumlah pertanyaan dan masukan dari peserta terkait persoalan keamanan dan pelayanan kepolisian di tengah masyarakat.

Salah satu persoalan yang disampaikan peserta berkaitan dengan dugaan teror melalui nomor telepon dan harapan masyarakat terhadap tindak lanjut laporan di wilayah Kabupaten Manggarai.

Menanggapi hal tersebut, Kabidhumas menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan yang diterima masyarakat belum maksimal. Ia menegaskan bahwa setiap laporan harus ditindaklanjuti secara profesional.

Polda NTT akan melakukan koordinasi dan pengecekan langsung kepada Polres Manggarai, termasuk berkoordinasi dengan Satreskrim dan Sie Propam apabila ditemukan kendala dalam pelayanan. Masyarakat juga diimbau untuk mengamankan bukti berupa tangkapan layar, rekaman, nomor telepon, dan waktu kejadian sebelum melaporkannya melalui SPKT atau kanal pengaduan resmi Polri.

Selain itu, terkait maraknya konten media sosial yang berpotensi memecah belah masyarakat, Polri menjelaskan bahwa langkah penanganan dilakukan melalui edukasi dan literasi digital, patroli siber, klarifikasi cepat melalui kanal resmi, serta penegakan hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Menjawab pertanyaan mengenai penyalahgunaan teknologi AI untuk menyebarkan hoaks, Kabidhumas menjelaskan bahwa Polda NTT terus mendorong peningkatan kemampuan personel dalam literasi dan forensik digital, termasuk mengenali konten hasil manipulasi teknologi. Masyarakat juga diminta tidak langsung mempercayai foto, video, maupun rekaman suara yang beredar tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber informasi.

Sementara itu, terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai tindakan provokator online yang menyerang kerukunan umat beragama, Polri menegaskan pentingnya pemetaan isu, deteksi dini, komunikasi intensif dengan FKUB dan tokoh masyarakat, klarifikasi, mediasi, serta penegakan hukum secara profesional terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Kabidhumas juga mengingatkan masyarakat agar tidak membalas provokasi dengan ujaran kebencian, tidak menyebarkan ulang konten bermasalah, mengamankan bukti digital, serta melaporkan akun atau konten provokatif melalui mekanisme yang tersedia.

Terkait masyarakat yang masih merasa takut melaporkan kehilangan barang, Polda NTT menegaskan bahwa pelayanan laporan kehilangan di kepolisian tidak dipungut biaya. Masyarakat dapat mendatangi SPKT Polsek atau Polres terdekat maupun meminta pendampingan Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga agar merasa lebih aman dan nyaman dalam memperoleh pelayanan kepolisian.

Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan bahwa upaya menjaga keamanan ruang digital memiliki landasan hukum yang jelas, antara lain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri beserta perubahannya, serta UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Landasan hukum tersebut menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kebebasan menyampaikan pendapat, dan penegakan hukum terhadap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Menutup paparannya, Kapolda NTT melalui Kabidhumas kembali mengajak seluruh peserta KONAS FKUB 2026 untuk menjadikan persatuan dan kerukunan sebagai prioritas bersama.

Menurutnya, perbedaan keyakinan, suku, budaya, maupun pandangan bukanlah alasan untuk saling bermusuhan, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan semangat persaudaraan.

“Mari kita jadikan ruang digital sebagai ruang pemersatu, bukan ruang pemecah belah. Tingkatkan budaya cek fakta, jangan mudah terprovokasi, perkuat komunikasi lintas agama dan lintas komunitas, serta kedepankan dialog dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan setiap persoalan. Persatuan dan keamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Kapolda NTT sebagaimana disampaikan Kabidhumas Polda NTT.

Melalui kegiatan KONAS FKUB Tahun 2026 ini, diharapkan terbangun komitmen dan sinergi yang semakin kuat antara Polri, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama serta mencegah potensi konflik sosial, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Polda NTT berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang profesional serta humanis, demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.(Red/Hum)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *