NTT,ikagawanews.id – Polda Nusa Tenggara Timur menerima kunjungan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Mapolda NTT, Jumat (20/11/2026) sore.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Video Conference Mapolda NTT tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya terkait penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah NTT.

Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., menerima langsung rombongan yang dipimpin Direktur Pelayanan Kementerian HAM, Osbin Samosir. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol. Ricardo Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H., dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol. FX. Irwan Arianto, S.I.K., M.H.

Kapolda NTT melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan sinergi antara Polda NTT dan Kementerian HAM, terutama dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Bahas Penanganan Perkara yang Menjadi Perhatian
Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah persoalan dugaan pelanggaran HAM terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang dan saat ini sedang dalam proses penyidikan oleh Polda NTT.

Dalam pembahasan itu, Kapolda NTT menyampaikan komitmen Polda NTT untuk menangani perkara tersebut secara maksimal, profesional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Proses penanganan perkara, sebagaimana dijelaskan dalam pertemuan, tidak hanya bertumpu pada keterangan para saksi, tetapi juga didukung hasil investigasi untuk memperoleh gambaran peristiwa secara lebih menyeluruh.
Kabidhumas Polda NTT menegaskan bahwa setiap proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip objektivitas, transparansi, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Rombongan Kementerian HAM turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT Oce Boymau, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil Kementerian HAM NTT Jean Sunbanu, Kasubdit Pembelaan Direktorat Pelayanan Fransisca Mirna, Perancang Peraturan Perundang-undangan Hendra Aritonang, serta Penata Layanan Operasional Kanwil Kementerian HAM, Pita.
Setelah pertemuan bersama Kapolda NTT, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan internal antara pihak-pihak terkait untuk mendalami berbagai aspek yang menjadi perhatian bersama.
Menurut Kabidhumas, koordinasi tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan kelembagaan antara Polda NTT dan Kementerian HAM, sehingga penanganan setiap persoalan hukum dapat berjalan sesuai prosedur sekaligus tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Komitmen Penegakan Hukum yang Profesional dan Humanis
Polda NTT terus berupaya memastikan bahwa pelaksanaan tugas penegakan hukum berjalan seiring dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Sinergi dengan Kementerian HAM menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan pemahaman serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan di daerah.
Pertemuan yang berlangsung aman, tertib, dan lancar tersebut diharapkan menjadi landasan bagi kerja sama yang semakin baik antara kedua lembaga, demi terwujudnya penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan di Nusa Tenggara Timur.(Red/Hum)
