KALSEL,ikagawanews.id – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggelar bursa kerja bertajuk Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) Job Fair sebagai langkah strategis menekan angka kriminalitas melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Kapolri ini bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Ketenagakerjaan, serta Balai Latihan Kerja (BLK).
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa Job Fair kali ini berhasil menghimpun 414 lowongan pekerjaan dengan total kebutuhan mencapai 5.337 tenaga kerja dari berbagai pelaku usaha di Banua.

“Kami mencoba mengatur, mendatakan, dan menyinkronkan data pelaku usaha dengan para pencari kerja. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat di Banua, Kalimantan Selatan,” ujar Kapolda saat memberikan keterangan di Safety Driving Center (SDC) Polda Kalsel yang berlokasi di Km 21, Rabu (18/11/2026) pagi.
Kapolda menjelaskan, program Poliran tidak hanya terpusat di ibukota Provinsi, melainkan akan terus diperluas hingga ke seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan melalui pemanfaatan teknologi digital. Polda Kalsel telah menyiapkan dashboard situs web terintegrasi untuk mempermudah akses pendaftaran sekaligus memantau jumlah pencari kerja yang belum tersalurkan.

Guna memastikan masyarakat di daerah pelosok maupun warga yang tidak memiliki ponsel pintar tetap mendapatkan kesempatan yang sama, Kapolda telah menginstruksikan jajaran Kapolres, Kapolsek, hingga Bhabinkamtibmas untuk turun langsung memfasilitasi pendaftaran warga.
Selain mempermudah akses, kerja sama lintas instansi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan BP3MI dalam kegiatan ini juga bertujuan memberikan perlindungan hukum. Sinergi tersebut diharapkan mampu menutup celah praktik penipuan lowongan kerja yang kerap merugikan masyarakat.

Menjawab kaitan antara bursa kerja dengan tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan bahwa stabilitas keamanan berbanding lurus dengan kondisi ekonomi warga.
“Secara teori dan empiris, ketika kesejahteraan masyarakat rendah dan daya beli kecil, angka kejahatan cenderung tinggi. Dengan berkolaborasi menyalurkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, kesejahteraan dan daya beli akan meningkat, sehingga secara otomatis dapat menekan angka kejahatan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.(Red/Hum)
