NTB,ikagawanews.id – Pemulihan kawasan bekas tambang emas ilegal di Bukit Prabu, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi perhatian Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Bersama pemerintah daerah, TNI, dan sejumlah instansi terkait, Polda NTB menggelar aksi penghijauan melalui program Green Policing, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk mendorong perbaikan lingkungan di kawasan yang pernah terdampak aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI). Selain mendukung Program 100 Hari Kerja Kapolri, kegiatan tersebut juga merupakan implementasi program prioritas Kapolri bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat”.
Sejumlah pejabat tinggi daerah dan unsur lintas sektoral hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Wakapolda NTB, Irwasda Polda NTB, para pejabat utama Polda NTB, Gubernur NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Kajati NTB, Pangdam XXX/Rinambora, Ketua Pengadilan Tinggi NTB, serta pimpinan instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.
Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama bahwa persoalan kerusakan lingkungan membutuhkan penanganan lintas sektor. Terlebih, kawasan Bukit Prabu berada di wilayah Lombok Tengah yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., mengatakan pemilihan Bukit Prabu sebagai lokasi Green Policing bukan tanpa alasan. Kawasan bekas tambang tersebut membutuhkan perhatian dan langkah pemulihan agar fungsi ekologisnya dapat kembali terjaga.
“Penanganan tambang ilegal tidak cukup berhenti pada penegakan hukum. Kami juga ingin mengambil bagian dalam upaya pemulihan lingkungan. Melalui Green Policing, Polri bersama pemerintah dan masyarakat berupaya menghadirkan langkah konkret untuk memperbaiki kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan tanpa izin,” ujar Kholid.
Ia menegaskan, pelestarian lingkungan tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja. Dukungan pemerintah daerah, TNI, instansi teknis, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting agar kegiatan penghijauan tidak berhenti sebagai aksi sesaat.
Menurutnya, upaya pemulihan di Bukit Prabu diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang, termasuk membantu mengurangi risiko kerusakan lahan dan bencana seperti tanah longsor.
“Kehadiran seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait menunjukkan bahwa menjaga alam merupakan tanggung jawab bersama. Kami berharap penghijauan ini menjadi langkah awal yang berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” tutupnya.
Polda NTB juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kelestarian alam serta melaporkan apabila menemukan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan maupun mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Laporan dapat disampaikan melalui layanan Call Center Polri 110 atau kantor kepolisian terdekat. Melalui Green Policing, Polda NTB berharap tumbuh kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan dan masa depan masyarakat.(Red/Hum)