Tim Joint Investigasi Polda NTT Naikkan Dugaan Kekerasan Seksual Pejabat Publik ke Penyidikan

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H

NTT,ikagawanews.id – Tim Joint Investigasi Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkatkan penanganan perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang pejabat publik berinisial YL dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Peningkatan status perkara tersebut dilakukan setelah gelar perkara khusus di Polda NTT, Kamis (19/11/2026).

Perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan berdasarkan LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT tanggal 12 November 2026 itu disampaikan Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., dalam kegiatan doorstop bersama awak media di Lobby Bidhumas Polda NTT, Kamis malam.

Kabidhumas menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual dengan korban berinisial RWM dan terlapor berinisial YL. Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 00.00 WITA, di salah satu rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Gelar Perkara Khusus dan Pendalaman Alat Bukti

Menurut Kabidhumas, gelar perkara khusus dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026) pukul 16.00 WITA. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk mendalami lebih lanjut dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Dalam proses penyelidikan, Tim Joint Investigasi telah mengumpulkan dan mengkaji sejumlah keterangan serta bukti, termasuk pemeriksaan terhadap 13 orang saksi, yang di dalamnya terdapat lima saksi tambahan. Penyidik juga mengkorelasikan keterangan saksi dengan hasil Visum et Repertum, pemeriksaan psikologis, serta keterangan ahli psikologi, medis, dan pidana.

Kabidhumas menegaskan bahwa seluruh bukti tersebut akan terus diuji dan didalami secara profesional melalui pendekatan scientific investigation.

“Peningkatan perkara ke tahap penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Setiap keterangan dan alat bukti akan diuji secara cermat, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Kabidhumas.

Penyidikan Berpedoman pada Ketentuan Hukum
Dalam penanganan perkara ini, penyidik mencantumkan ketentuan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kabidhumas menyampaikan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut masih menjadi bagian dari proses pendalaman dan pengujian kecukupan alat bukti. Penanganan perkara juga dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kepala daerah yang masih menjabat, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan, menyiapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan, memproses izin atau persetujuan Pengadilan Negeri, serta menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk terlapor, sesuai mekanisme yang berlaku.

Penyidik juga akan mengajukan permohonan fasilitasi persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui Bareskrim Polri sebagaimana prosedur yang diperlukan dalam penanganan perkara tersebut.

Polda NTT Tegaskan Profesionalitas dan Perlindungan Korban
Lebih lanjut, Kabidhumas menegaskan bahwa Polda NTT berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

“Kami berkomitmen agar seluruh proses penyidikan berjalan tertib, objektif, dan tuntas sesuai ketentuan hukum. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi perhatian penting. Kami juga memastikan identitas korban harus dijaga dan proses pendampingan psikologis terus diperhatikan,” tegasnya.

Dalam penanganan perkara ini, korban dan saksi diharapkan tetap memperoleh perlindungan serta pendampingan psikologis melalui UPTD PPA Provinsi NTT.

Polda NTT juga mengajak seluruh pihak, termasuk media dan masyarakat, untuk mendukung proses penegakan hukum dengan mengedepankan informasi berbasis fakta, tidak menyebarkan spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi, serta tidak mengungkap identitas korban.

“Kami mengharapkan dukungan media dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini secara bijak. Mari hormati proses hukum yang sedang berjalan, jaga kerahasiaan identitas korban, dan berikan ruang aman bagi korban maupun saksi,” tutup Kabidhumas.

Polda NTT memastikan perkembangan penanganan perkara akan dilakukan sesuai tahapan dan mekanisme hukum yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

#PolisiBersamaMasyarakat #PoldaNtt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *